8 Pejabat Pemkot Bandung Diinvestigasi Kasus Korupsi
Table of content:
Pemeriksaan terhadap delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandung baru-baru ini menarik perhatian publik. Proses ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam rangka menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, sejumlah pejabat eselon di bawah kepala OPD juga turut diminta keterangan. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus ini secara transparan dan menyeluruh.
“Kemarin, sekitar delapan kepala OPD sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, karena masih ada kepala bagian dan kepala bidang yang juga diperiksa,” jelas Iskandar di Balai Kota Bandung.
Baca Juga:
Pemeriksaan dan Penggeledahan dalam Kasus Korupsi
Sebagai bagian dari penyelidikan, pihak kejaksaan tidak hanya memanggil para pejabat, tetapi juga melakukan penggeledahan di dua instansi penting. Penggeledahan dilakukan di Dinas Perhubungan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Tindakan ini diambil untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pengumpulan data dan fakta menjadi bagian krusial dalam penyidikan agar semua aspek dapat dipertimbangkan dengan baik.
Iskandar menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi setiap panggilan dari pihak kejaksaan.
Baca Juga:
Komitmen Pemkot Bandung dalam Penegakan Hukum
Pemkot Bandung menunjukkan sikap terbuka terhadap proses hukum yang berjalan. Iskandar meminta semua ASN untuk memberikan keterangan dengan jujur dan tidak menutupi fakta-fakta yang ada.
“Kami siap mendukung penegak hukum dengan memberikan data dan fakta yang diperlukan,” tuturnya. Dukungan tersebut menunjukkan keseriusan Pemkot dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Namun, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak berspekulasi terlalu jauh atas proses yang masih berada pada tahap pemeriksaan saksi. Asas praduga tidak bersalah harus dihormati dalam setiap perkembangan kasus.
Baca Juga:
Imbauan untuk Masyarakat dan ASN
Iskandar menekankan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Setiap pegawai diharapkan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sambil menghormati jalannya penyelidikan.
“Kami meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” jelasnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekacauan informasi dan tetap menjaga ketertiban di lingkungan Kota Bandung.
Pemeriksaan ini juga mencakup wakil wali kota yang telah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam oleh penyidik. Kejaksaan berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta yang ada demi menjaga integritas pemerintah daerah.
Baca Juga:
Proses Penyidikan yang Terus Berlanjut
Dalam waktu yang bersamaan, tim kejaksaan melakukan penyitaan berbagai dokumen serta alat elektronik dari beberapa kantor OPD. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam penyidikan selanjutnya.
Pemkot mengakui pentingnya proses ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan. Hal ini mencerminkan sikap yang terpuji dalam menghormati jalannya hukum.
Iskandar menyatakan harapannya agar penyelidikan ini dapat berlangsung dengan baik dan transparan. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah dan penegak hukum, kasus ini dapat diselesaikan dengan adil.
Baca Juga:
Artikel Terkait
