Tito Minta Pemerintah Daerah Perketat Evaluasi Kelayakan Bangunan Tinggi
Table of content:
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini memberikan instruksi penting untuk pemerintah daerah (Pemda) agar memperketat evaluasi kelayakan bangunan, khususnya untuk gedung-gedung bertingkat. Standar keselamatan menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan proses penilaiannya harus melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Dalam rapat bersama yang melibatkan kepala daerah, kepala dinas Damkar, dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Tito menegaskan pentingnya keselamatan gedung. Setiap bangunan yang akan dibangun perlu dievaluasi berdasarkan risiko yang dimilikinya, baik itu rendah, sedang, atau tinggi.
Rapat ini juga membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi Natal dan Tahun Baru serta kemungkinan bencana. Menurut Tito, kebijakan yang diambil saat ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan publik dan mencegah terjadinya insiden berbahaya di gedung-gedung tinggi.
Baca Juga:
Pentingnya Evaluasi Kelayakan Bangunan untuk Keselamatan Publik
Tito menekankan bahwa aktivitas konstruksi harus memenuhi berbagai persyaratan kualitas keselamatan. Keputusan untuk melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dalam penilaian PBG adalah langkah signifikan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik bangunan, tetapi juga mekanisme penanggulangan bencana.
Setiap gedung yang dibangun harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sesuai dengan peraturan terbaru. SLF memastikan bahwa bangunan telah memenuhi semua syarat terkait dengan struktur, sistem proteksi kebakaran, serta fasilitas darurat untuk keamanan penghuni.
Mendagri menjelaskan bahwa dengan adanya Sertifikat Laik Fungsi, pemilik gedung diharapkan dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ini meliputi kapasitas untuk menghentikan potensi kebakaran dan menyediakan mekanisme penyelamatan bagi penghuni jika terjadi bencana.
Baca Juga:
Regulasi Baru dan Tanggung Jawab Pemilik Bangunan
Melalui kebijakan tersebut, Mendagri berharap agar semua pemangku kepentingan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan. Pemda dan pemilik bangunan diingatkan untuk tidak menganggap ketentuan ini sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.
Bangunan dengan risiko tinggi wajib dilengkapi dengan beberapa komponen kunci, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem pemadam kebakaran otomatis. Jalur evakuasi yang aman juga harus disediakan untuk menjamin keselamatan penghuni dalam situasi darurat.
Ketentuan ini menegaskan bahwa keselamatan publik harus diutamakan dalam setiap aspek pembangunan. Dengan demikian, setiap proyek konstruksi wajib dilengkapi dengan semua aspek perlindungan yang diperlukan sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi.
Baca Juga:
Strategi Mitigasi Risiko dalam Konstruksi Gedung Bertingkat
Penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami bahwa risiko dalam pembangunan gedung bertingkat dapat diminimalisir melalui perencanaan yang matang. Tito menegaskan bahwa evaluasi risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
Melakukan simulasi dan pelatihan bersama Dinas Pemadam Kebakaran menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan agar semua pihak siap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di gedung-gedung tinggi yang dibangun.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan bangunan yang ada. Dengan banyaknya gedung bertingkat yang dibangun, perhatian terhadap aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama agar insiden tidak terjadi di masa depan.
Baca Juga:
Artikel Terkait
