DBH Pusat Disunat DKI Pangkas Sekolah Swasta Gratis Menjadi 100
Table of content:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah penting terkait program pendidikan dengan memangkas target sekolah swasta gratis untuk tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
Dalam konteks ini, nilai APBD yang ditetapkan untuk tahun 2026 mencapai Rp81,32 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program, termasuk pendidikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa semula program sekolah swasta gratis ditargetkan untuk mencakup sekitar 260 sekolah. Namun, dengan adanya rasionalisasi akibat penurunan DBH, jumlah tersebut berkurang drastis menjadi hanya 100 sekolah pada tahun ini.
Baca Juga:
Atika menyatakan bahwa pengurangan target tersebut merupakan langkah yang harus diambil bagi pemerintah untuk mengoptimalkan dana yang tersedia. Penyesuaian ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program pendidikan meskipun dalam situasi keuangan yang menantang.
Penjelasan Mengenai Penurunan Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan drastis, menciptakan kekhawatiran atas kemampuan pendanaan program-program strategis. Penurunan ini berasal dari alokasi pemerintah pusat, yang sebelumnya dinilai cukup membantu dalam menciptakan anggaran yang memadai untuk pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.
Dalam rapat pers, Atika menjelaskan bahwa DBH dari pajak yang diterima mengalami penurunan mencapai Rp14,79 triliun. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama pemerintah daerah harus merasionalisasi anggaran dan merombak target program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga:
Akibat dari penurunan ini, Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan pengeluaran pada sektor-sektor yang paling membutuhkan. Program-program yang berkaitan dengan pendidikan tetap menjadi fokus utama, meskipun target mereka harus disesuaikan dengan kenyataan keuangan yang ada.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan pendidikan agar sejalan dengan ketersediaan anggaran, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.
Rasionalisasi Target Sekolah Gratis di DKI Jakarta
Rasionalisasi target program sekolah swasta gratis adalah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan tanpa mengabaikan kepentingan pendidikan masyarakat. Dari target awal sebesar 260 sekolah, kini program tersebut hanya menyasar 100 sekolah pada tahun ini.
Baca Juga:
Meskipun terjadi pengurangan signifikan, Atika menekankan bahwa ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya mencakup 40 sekolah. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap bertambah dalam kapasitas pendidikan meskipun dalam keterbatasan anggaran.
Menurut Atika, Pemprov DKI akan berusaha menambah jumlah sasaran sekolah setiap tahunnya, sejalan dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah. Harapan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
Dia juga menekankan pentingnya untuk menjaga kualitas pendidikan sambil berusaha mencapai angka-angka yang realistis berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
Baca Juga:
Implikasi Penurunan APBD Bagi Pendidikan dan Layanan Publik
Penurunan APBD DKI Jakarta menjadi Rp81,32 triliun untuk tahun 2026 membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama pendidikan. Banyak program yang bergantung pada pengakuan anggaran tersebut kini harus mempertimbangkan kembali prioritasnya.
Selain pendidikan, sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik juga terpengaruh oleh penurunan anggaran. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada.
Keputusan untuk mengurangi anggaran pendidikan bisa menyebabkan dampak jangka panjang. Apabila keadaan ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan akan ada efek negatif terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga:
Pemerintah daerah diharapkan untuk mencari alternatif sumber pendanaan dan melakukan perencanaan yang matang agar dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan.
Dengan adanya pengurangan yang signifikan dalam APBD dan DBH, tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta adalah untuk tetap memenuhi komitmen mereka terhadap pendidikan, agar setiap anak di Jakarta tetap memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas.
Baca Juga:
Artikel Terkait
