Massa Guru Madrasah Minta Diangkat Jadi PPPK dalam Pertemuan dengan Wamensesneg
Table of content:
Wakil Menteri Sekretariat Negara baru-baru ini menerima perwakilan dari organisasi guru madrasah di Jakarta. Pertemuan ini diawali dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para guru di depan Istana Kepresidenan, menunjukkan betapa pentingnya tuntutan yang mereka ajukan.
Dalam aksi tersebut, para demonstran mengekspresikan harapan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tuntutan ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan di kalangan guru madrasah terkait dengan perlakuan yang tidak sama dibandingkan dengan guru sekolah umum.
Dalam pertemuan yang berlangsung, Wamensesneg menyatakan bahwa aspiras-i dan keluhan dari para guru akan disampaikan langsung kepada Presiden. Meskipun demikian, Presiden saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.
Baca Juga:
Respons Pemerintah Terhadap Aspirasi Guru Madrasah
Pemerintah menyadari perlunya memperhatikan keluhan para guru madrasah yang merasa tidak diperlakukan setara dengan rekan-rekan mereka di sekolah umum. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah pengangkatan ini.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam pertemuan adalah kesadaran akan kompleksitas pengangkatan guru. Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK melibatkan berbagai faktor yang perlu diperhatikan, termasuk ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Wamensesneg juga menekankan pentingnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga dalam proses ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan PPPK bukan hanya sekadar masalah satu lembaga, tetapi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan.
Baca Juga:
Masalah Keterbatasan Fiskal Daerah
Selain itu, Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa ada batasan fiskal yang menghalangi pemerintah daerah dalam merealisasikan pengangkatan PPPK. Banyak daerah yang mengalami keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempekerjakan guru secara permanen.
Permasalahan ini menjadi lebih kompleks mengingat adanya kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang kadang tidak sepenuhnya terserap oleh daerah. Hal ini menyiratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengangkatan guru yang ada saat ini.
Pemerintah berharap dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mendukung guru madrasah. Upaya ini tidak hanya akan membantu dalam pengangkatan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua tenaga pengajar.
Baca Juga:
Peran Komunikasi Antara Pemerintah dan Guru
Dialog yang berlangsung antara perwakilan guru dan pemerintah adalah langkah positif menuju penyelesaian masalah ini. Komunikasi yang baik sangat penting di dalam pengambilan keputusan yang tepat dan menyeluruh.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan bisa terjalin sinergi antara pemerintah dan tenaga pendidik. Perhatian dari pemerintah terhadap aspirasi guru madrasah merupakan langkah penting dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.
Harapan para guru untuk mendapatkan pengakuan yang lebih dalam sistem pendidikan menjadi momen untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan berkualitas. Tuntutan ini semakin menekankan perlunya kerjasama dan evaluasi berkelanjutan dalam kebijakan pendidikan.
Baca Juga:
Artikel Terkait
