Pasang Atribut Partai di Flyover Jakarta Dilarang Lagi
Table of content:
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemasangan atribut partai politik di jembatan dan flyover harus dihentikan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di Ibu Kota yang kerap terhambat akibat spanduk dan bendera yang mencolok.
Pramono mengungkapkan bahwa keberadaan atribut politik sering kali menimbulkan gangguan, khususnya ketika menutup pandangan pengendara. Oleh karena itu, penertiban ini dianggap sangat mendesak dan perlu segera dilakukan.
Dalam kunjungannya ke kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Pramono menyatakan bahwa tidak ada lagi toleransi untuk pemasangan atribut partai di kawasan tersebut. “Saya ingin memastikan bahwa flyover tidak dipenuhi dengan spanduk partai yang mengganggu arus lalu lintas,” ujarnya dengan tegas.
Baca Juga:
Pentingnya Penertiban Atribut Politik di Jakarta
Kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selama ini, spanduk-spanduk partai politik sering kali menjadi sumber masalah pada saat jam sibuk, yang berujung pada kemacetan.
Pramono juga menambahkan bahwa instruksi ini sesuai dengan arahan dari Presiden yang meminta penertiban iklan dan spanduk besar di sepanjang jalan. “Kami ingin menjaga estetika dan keamanan ruang publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Pramono ingin memastikan agar setiap proyek pembangunan trotoar tidak disalahgunakan oleh pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat membebaskan trotoar untuk pejalan kaki, sehingga mobilitas umum lebih terjamin.
Baca Juga:
Upaya Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta
Dalam upaya untuk mengurangi kemacetan, penertiban atribut politik ini merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah DKI Jakarta. Banyak penelitian menunjukkan bahwa iklan dan spanduk yang berukuran besar dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kebijakan ini, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. “Kami ingin Jakarta menjadi lebih nyaman dan tertib,” kata Pramono dalam pidatonya.
Tidak hanya pengendara, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Dengan trotoar yang tidak digunakan untuk berjualan, masyarakat akan lebih leluasa bergerak tanpa khawatir terganggu oleh aktivitas lain.
Baca Juga:
Peran Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Ini
Penting bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan penertiban ini. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga ruang publik, masyarakat akan lebih berkontribusi dalam menciptakan Jakarta yang lebih baik.
Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota. “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi adalah tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Jakarta bisa bebas dari sampah visual dan kemacetan yang kerap terjadi. Hal ini bukan hanya untuk kenyamanan saat berkendara, tetapi juga untuk daya tarik wisata yang lebih baik.
Baca Juga:
Artikel Terkait
