RKUHAP Terlambat Disahkan Dapat Memicu Kegaduhan Hukum
Table of content:
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Rivai Kusumanegara, menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan segera. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegaduhan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Rivai menyampaikan, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) direncanakan akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Namun, hingga saat ini, hukum acaranya masih belum disahkan oleh Pemerintah dan DPR, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
“KUHP baru memiliki kebaruan yang tidak sesuai dengan KUHAP yang berlaku saat ini. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam penegakan hukum,” ungkap Rivai dalam keterangan tertulis. Adanya perbedaan antara kedua regulasi ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan penegak hukum.
Baca Juga:
Pentingnya Penyelarasan Hukum Pidana dan Acara Pidana
Rivai memberikan contoh spesifik mengenai pelaku tindakan kriminal seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Menurutnya, pelaku-pelaku ini tidak bisa ditahan karena masih mengacu pada pasal-pasal di KUHAP lama yang tidak terintegrasi dengan ketentuan baru di KUHP.
Situasi ini menciptakan kesenjangan yang dapat merugikan sistem hukum dan masyarakat. Jika hukum acara tidak disesuaikan dengan perkembangan KUHP, hal ini akan menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
Lebih lanjut, Rivai menggarisbawahi bahwa masalah akan muncul dalam pelaksanaan hukuman seperti kerja sosial dan hukuman pengawasan. Ketentuan baru dalam KUHP tidak dikenal dalam KUHAP yang lama, menjadikan pelaksanaan hukuman ini tidak efektif.
Baca Juga:
Bahan Pertimbangan dalam Proses Pengesahan RKUHAP
Dalam pandangan Rivai, lambatnya pengesahan RKUHAP disebabkan adanya pro dan kontra terkait sejumlah pasal di dalamnya. Persoalan ini menunjukkan masih adanya perdebatan di kalangan berbagai pihak yang terlibat, sehingga menghambat kemajuan legislatif.
Rivai berharap agar semua pihak bisa meredakan ego demi kepentingan masyarakat luas. Keselamatan dan keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil.
Jika setiap pihak terus mempertahankan pandangannya sendiri, dampak positif dari KUHP baru dan RKUHAP tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk diwaspadai agar tidak merugikan kepentingan publik.
Baca Juga:
Dampak Negatif dari Ketidakpastian Hukum
Ketidakpastian hukum dapat menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang tidak sinkron, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa menurun.
Rivai menekankan bahwa penegak hukum perlu bekerja dalam kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Tanpa adanya kepastian yang jelas mengenai hukum acara, para penegak hukum akan kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka.
Dalam jangka panjang, kegagalan untuk menyelaraskan RKUHAP dengan ketentuan baru dalam KUHP dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, langkah segera dalam pengesahan RKUHAP sangat penting untuk kelancaran sistem peradilan di Indonesia.
Baca Juga:
Artikel Terkait
